Fungsidan peran sumber daya alam hayati terhadap pembangunan antara lain sebagai berikut : 1. Menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) Produk domestik bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara, termasuk penghasilan yang didapatkan orang asing yang bekerja di Indonesia. Sumber daya alam hayati memberikan
Mayang Shahida Nur Yunita Bisnis Thursday, 07 Jul 2022, 1646 WIB Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di akibat wabah corona virus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB dan lockdown, menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Strategi yang dapat dilakukan dalam pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi di antaranya adalah memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang memajukan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama sektor pertanian/ kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai. Bagaimana dengan sumber daya alam yang berada di dasar laut. Sayangnya itu masih banyak yang menjadi misteri dan tanda tanya. Sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia 1. Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya 2. Hutan Mangrove Hutan Bakau 3. Terumbu Karang 4. Pertambangan dan Energi 5. Padang Lamun 6. Pariwisata Bahari Untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang terabaikan adalah latar belakang pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Tapi, setelah setahun berdiri, upaya tersebut belum membuahkan hasil menggembirakan. Baru-baru ini, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja mengakui, masih ada sejumlah kendala dalam mengembangkan potensi laut. Di antaranya, aturan hukum yang lemah, minimnya informasi kelautan, serta struktur permodalan yang bisa dimiliki seorang nelayan. Pelaksanaan otonomi daerah Januari tahun depan, justru menambah rumitnya penanganan masalah kelautan. Dengan otonomi daerah masing-masing pemda akan memiliki otoritas terhadap penetapan batas wilayah laut. Selain itu, Undang-undang Otonomi Daerah juga menyebutkan bahwa pemberian izin eksplorasi lepas pantai serta penangkapan ikan dengan kapal berbobot besar, kini tak lagi diberikan pemerintah pusat, melainkan akan menjadi kewenangan daerah propinsi. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kapal-kapal asing penangkap ikan kian marak. Bahkan, bisa membuat semakin menjamurnya kegiatan penambangan lepas pantai yang pada akhirnya menguras potensi sumber daya laut tanpa sisa. Guna meminimalkan potensi konflik, sejak dini, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan telah mengingatkan para pejabat daerah agar konsep pembagian wilayah laut harus dipandang sebagai pengaturan administrasi belaka, bukan sebagai garis yang memisahkan suatu daerah dengan yang lain. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, struktur permodalan bagi nelayan yang senantiasa menjadi kendala, diharapkan terselesaikan setelah pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kredit. Dalam pelaksanakan prinsip Good Governance, negara merupakan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi admisnistratif penyelenggaraan pemerintahaan melekat pada negara pemerintah. Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya perikehidupaan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perwujudan Good Governance lebih tepat bila dimulai dengan membangun landasan penyelenggaraan negara yang baik berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir,Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut masyarakat dilibatkan secara luas untuk ikut berpartisipasi mulai dari tahap pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Prinsip partisipasi masyarakat dalam konteks Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut dapat kita lihat dalam pengaturan keterlibatan masyarakat sebagai syarat dalam penyusunan rencana pengelolaan tersebut. Pemerintah pusat dengan para pelaku usaha perikanan sebagai mitra kerja dapat bekerjasama dalam menegakkan regulasi penjualan ikan agar tertata. Pelaksanaan aturan-aturan pengelolaan perikanan pantai ternyata masih didominasi oleh peranan lembaga adat, pemimpin informal, masyarakat dan lembaga lokal. Faktor-faktor yang menopang dan mempengaruhi keberadaan sistem tradisonal ini adalah kepercayaan dan struktur masyarakat, bentuk peraturan, intensitas dan teknologi penangkapan ikan, struktur pemerintahan desa, dan harga komoditas. Sistem tradisional ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan ko-manajemen perikanan pesisir yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Salah satu produk unggulan ekspor yaitu udang diharapkan mengalami kenaikan dengan semakin banyaknya petambak yang membudidayakan udang karena adanya faktor kenaikan harga udang, yaitu untuk jenis vanname Februari ini mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yaitu mencapai Padahal, di waktu normal harga udang paling berkisaran - Mahalnya harga udang bila dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand menjadi Rp per kg dikarenakan mahalnya harga pakan sehingga biaya produksi pun meningkat. Hal itu disebabkan komponen biaya pakan yang mencapai 50 persen dari total biaya produksi. Komoditas unggulan lainnya yang dimiliki Indonesia adalah ikan tuna thynnos yang hidup di laut dalam khususnya di Perairan Indonesia bagian timur meliputi Laut Makasar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan Laut Papua. Potensi produksi tuna di Indonesia hampir mencapai 1,2 juta ton per tahunnya dan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2009. Koordinasi dari pemerintah dan kemudahan berinvestasi diharapkan dapat menumbuhkan minat wirausaha dalam bidang budidaya perikanan. Misalnya, kemudahan dalam hal pembiayaan, distribusi hasil produksi, keterjangkauan harga pakan, pengaturan harga ikan agar tidak jatuh. Selain itu pengembangan dibidang perikanan dapat meningkatkan penerimaan dan devisa negara, dengan didukung peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan. ekonomi pemanfaatanpotensikelautan laut potensikelautan Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di BisnisKerusakanalam; Jawaban terbaik adalah C. Kesejahteraan bangsa. Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan Pemanfaatan potensi sumber daya alam laut dapat memberikan kontribusi bagi Adalah C. Kesejahteraan bangsa.Pemerintah Indonesia menyadari bahwa laut memiliki ruang yang tak terbatas untuk bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Pemanfaatan tersebut, bisa menggerakkan roda ekonomi yang akan saling terhubung antar sektor Dengan memberikan ruang untuk dimanfaatkan, maka laut bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tak terhingga dan bermanfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pemanfaatan ruang laut juga akan bisa membantu Negara untuk menambah pundi-pundi keuangan secara cepat. Hal itu, juga selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kas Negara yang berasal dari bidang pengelolaan ruang laut Namun demikian, dorongan kegiatan ekonomi tersebut tidak boleh melupakan prinsip keberlanjutan yang diyakini akan bisa menjaga lautan dari kerusakan dan menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya Pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah perairan Indonesia harus bisa berjalan sesuai dengan prinsip berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di laut. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, karena untuk menjaga ekosistem di laut tetap dalam kondisi baik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, walau ada kewajiban untuk bisa tetap menjaga prinsip keberlanjutan, namun pemanfaatan ruang laut akan tetap bisa dilakukan seperti sebelumnya yang di antaranya adalah untuk kegiatan perekonomian secara nasional. Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip berkelanjutan yang dilakukan pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melibatkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang fokus pada bidang kelautan, ekonomi, dan lingkungan. âRuang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut,â ungkap dia belum lama ini di Jakarta. baca Perikanan Berkelanjutan untuk Masa Depan Laut Dunia Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono kanan melihat budi daya lobster di perairan dekat Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah, NTB, Rabu 24/3/2021. Foto KKP Menurut Trenggono, kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ruang laut bentuknya tidak terbatas. Selain untuk penanaman kabel atau pipa bawah laut yang berfungsi sebagai sarana telekomunikasi, juga ada kegiatan pengeboran minyak, gas alam, hingga kegiatan pariwisata. Seluruh kegiatan tersebut, sudah berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak PNBP dan itu selaras dengan upaya yang sedang dilakukan KKP saat ini, yakni terus mendorong peningkatan PNBP hingga mencapai Rp12 triliun pada 2024 mendatang. âUntuk itu kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat Negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal,â tambah dia. Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut, harus dilakukan dengan selalu memegang prinsip keberlanjutan. Jika tidak, maka ancaman keberlangsungan seluruh makhluk hidup di laut akan menjadi nyata dan itu sama saja dengan memicu kerusakan dan kepunahan. Dengan menjaga prinsip keberlanjutan, maka akan terjaga juga ekosistem yang ada di laut, seperti padang lamun, terumbu karang, dan semua jenis biota laut yang sudah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip Keberlanjutan Menurut Trenggono, dengan menjaga laut melalui penerapan prinsip berkelanjutan dalam pemanfaaatan ruang laut, maka itu berarti akan ikut berperan menghasilkan oksigen, sumber pangan yang bergizi, dan juga mengurangi efek pemanasan global. âRuang laut ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan,â tutur dia. baca juga Ini Buah Manis Penerapan Prinsip Berkelanjutan pada Perikanan Tuna Nelayan saat membongkar ikan tongkol di kapal. Disaat ikan tongkol banyak, harga yang awalnya Rp18 ribu/kg bisa turun hingga Rp13-14 ribu/kg. Foto Falahi Mubarok/ Mongabay Indonesia Sedangkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut PRL KKP Tb Haeru Rahayu menambahkan bahwa sejak penataan dilakukan lebih baik, angka PNBP untuk bidang PRL mengalami kenaikan pada 2021 menjadi Rp7,9 miliar. Sebelumnya, pada 2020 angka PNBP dari bidang yang sama jumlahnya hanya Rp3,7 miliar. Kenaikan angka tersebut bersumber dari penerimaan yang berasal dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, dan kerja sama pemanfaatan KSP untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Agar nilai PNBP terus meningkat, pelayanan kepada masyarakat untuk bidang PRL juga terus ditingkatkan setiap saat. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga akan semakin intensif dimanfaatkan, salah satunya untuk proses perizinan, sehingga pengajuan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Dari sisi regulasi, KKP saat ini tengah menyelesaikan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UUCK tenang pengelolaan ruang laut. Aturan turunan tersebut diharapkan bisa menyederhanakan penataan regulasi dan kegiatan ekonomi, khususnya di ruang laut. Pemanfaatan ruang laut dengan prinsip berkelanjutan memang sudah menjadi perhatian utama KKP sejak lama. Termasuk, untuk kegiatan penangkapan ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti Kakap dan Kerapu, juga Tuna di perairan Indonesia. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi, pengelolaan harus dilakukan dengan baik melalui prinsip keberlanjutan, terutama di perairan kepulauan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI Timur Indonesia. Adapun, WPPNRI yang dimaksud, di antaranya adalah 713 yang mencakup wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali, 714 yang mencakup perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, dan 715 perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. baca juga Beratnya Mewujudkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Panorama laut dari Dermaga Ketapang menuju ke Pulau Pahawang, Lampung. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Salah satu upaya untuk bisa menjaga sumber daya laut dengan berkelanjutan, adalah menjalin kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN. Melalui kerja sama, diharapkan peningkatan produksi perikanan tangkap bisa tercapai dengan tetap berkelanjutan. Menurut Yuliadi, dengan adanya kerja sama, tata kelola perikanan untuk Kakap dan Kerapu Laut diharapkan bisa meningkat dan tetap dalam koridor prinsip keberlanjutan. Kemudian, bisa meningkatkan ketersediaan data, sistem informasi, dan teknologi. âItu untuk pengelolaan perikanan Tuna yang berkelanjutan di perairan kepulauan,â jelas dia di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini. Yuliadi menyebutkan, perlunya dilakukan pengelolaan dengan prinsip berkelanjutan, karena selama ini permintaan pasar terus meningkat terhadap Kakap, Kerapu Laut, dan juga Tuna. Akibatnya, itu mendorong penangkapan di alam berlebih dan bisa menyebabkan sumber daya menurun. Padahal, ketiga komoditas tersebut bernilai ekonomi penting, baik bagi Indonesia ataupun juga negara lain. Untuk itu, melalui kerja sama dengan YKAN diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan bisa menjadi lebih baik, melalui penerapan prinsip keberlanjutan. Sinergi Kehidupan Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan, perlindungan wilayah daratan dan perairan adalah bagian dari sistem penyangga kehidupan yang bisa mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif. Juga, bisa mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, dan membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang lestari. Oleh karena itu, upaya untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan harus senantiasa didukung penuh. Sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mencapai lebih dari 70 persen dari total wilayah dengan kekayaan hayati laut yang melimpah, maka sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting bagi Indonesia. âKami berharap kerja sama ini menjadi salah satu upaya dan strategi untuk mengelolanya secara berkelanjutan,â terang dia. perlu dibaca Menghitung Indeks Kekayaan Laut Indonesia untuk Perikanan Keberlanjutan Kearifan lokal menjaga laut dijalankan penuh nelayan Aceh dengan tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Foto Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia Dalam sebuah kesempatan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pernah mengucapkan bahwa untuk bisa mewujudkan pengelolaan wilayah perairan laut dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu memerlukan sinergi antara semua pihak yang terkait dan berkepentingan. Bagi dia, Pemeritah Indonesia tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan pengelolaan tersebut dan memerlukan dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, sinergi, kerja sama, dan kolaborasi adalah sebuah keniscayaan yang harus bisa diwujudkan. Di mata dia, perikanan tangkap Indonesia berada dalam kondisi multi spesies, multi habitat, multi stakeholder, dan multi alat tangkap. Semua keragaman itu, harus bisa bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan laut yang bermanfaat dan berkelanjutan. âBegitu beragam kekuatan kita, begitu beragam pula tantangan sekaligus peluang yang ada, bekerja bersama dalam satu harmoni adalah prasyarat mutlak jika ingin sektor kelautan dan perikanan yang kita cintai ini melaju pesat,â pungkas dia. Artikel yang diterbitkan oleh alat tangkap ikan, biota laut, featured, kapal penangkap ikan, kesejahteraan nelayan, komitmen jokowi, perikanan berkelanjutan, Perikanan Kelautan, perikanan tangkap, satwa dilindungi, satwa laut
Sumberdaya alam yang terbaharukan dibengkulu memberikan kontribusi perekonomian yang besar. Adapun SDA terbaharukan tersebut melibuti pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Perikanan dan Kelautan. Di bidang kelautan dan perikanan, menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, Provinsi Bengkulu memiliki potensi sebesar 145.334Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTANEsti Dwi Sasmita, Marcel Fitricia Indah, Riza Fitriani Putri, Serli Novita SaraDapartemen Pendidikan Luar SekolahUniversitas Negeri PadangABSTRAKArtikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengembangan potensi sumber daya alam dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam, kita dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berharga ini. Melalui upaya bersama antara berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan Kunci Potensi Sumber Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan PENDAHULUANPengembangan potensi sumber daya alam memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam yang meliputi tanah, air, mineral, energi, dan keanekaragaman hayati adalah aset berharga yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampian generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan alam dan kesejahteraan satu aspek penting dalam pengembangan potensi sumber daya alam adalah pengelolaan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang tidak melebihi kapasitas regeneratifnya, menjaga kualitas lingkungan, dan mempertahankan ekosistem yang sehat. Dengan mengadopsi praktik pengelolaan yang berkelanjutan, potensi sumber daya alam dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Pengembangan potensi sumber daya alam juga dapat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Misalnya, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem itu, pengembangan potensi sumber daya alam juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Sebagai contoh, eksploitasi mineral yang bertanggung jawab dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk memastikan bahwa manfaat ini didistribusikan secara adil dan tidak merugikan masyarakat lokal atau merusak lingkungan. Dalam mengembangkan potensi sumber daya alam, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat lokal, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang kuat, dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus, mekanisme seperti sertifikasi lingkungan atau izin penggunaan sumber daya dapat digunakan untuk memastikan praktik pengelolaan yang keseluruhan, pengembangan potensi sumber daya alam dapat menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Dengan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, mengurangi dampak negatif, dan memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi saat ini METODEPenelitian ini menggunakan penelitian metode deskritif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian berupaya untuk memahami strategi pemberdayaan masyarakat. Teknik Pengumpulan data menggunalkan interview wawancara, observasi dan PEMBAHASANPengembangan potensi sumber daya alam merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam adalah aset yang tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dikelola dengan baik dan bijaksana agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi yang akan konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam hal ini, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta tidak membahayakan keberlangsungan hidup potensi sumber daya alam juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek konservasi dan pemanfaatan yang ramah lingkungan. Pengembangan yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam itu, pengembangan potensi sumber daya alam juga harus dilakukan dengan memperhatikan pemerataan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan distribusi manfaat yang seimbang antara daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dengan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program pembangunan yang dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang kurang hal ini, pemerintah harus memainkan peran yang penting dalam memastikan pengembangan potensi sumber daya alam berjalan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya alam sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan rangka mewujudkan pengembangan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kerjasama ini akan mendorong pengembangan potensi sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien serta berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini, pihak swasta perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan keseluruhan, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan akan membawa dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan potensi sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang bijak dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi yang tepat dan efisien dapat membantu memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, diperlukan juga penyusunan kebijakan yang baik dan efektif untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam potensi sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan merata, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai regulator dan penegak hukum harus ditingkatkan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip pembangunan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui pengembangan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan memelihara keberlanjutan PUSTAKALubbad, R. 2016. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sumber Daya Alam. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 172, R., & Hadiwidodo, K. 2019. Implementasi Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Lingkungan Perhotelan Di Bali. Jurnal Kebijakan Pariwisata Dan Hospitality, 51, W., & Dewi, T. K. 2018. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Di Kabupaten Grobogan. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 11, N., & Hadiwidodo, K. 2018. Implementasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Di Kawasan Pariwisata Pantai Selatan Jawa. Jurnal Kebijakan Pariwisata Dan Hospitality, 42, B. 2018. Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 32, B. 2017. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Singaperbangsa Karawang, 111, 1-12. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya W2bvw.