Hinggapada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berda di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 5 Halaman 145. Ayo Berlatih SUMBER daya laut Indonesia punya potensi yang cukup besar, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah pun terus mengerahkan upaya untuk memanen potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dinilai belum maksimal digarap tersebut. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta mengatakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan. "Revitalisasi tambak rakyat harus menjadi optimal dan berkelanjutan karena perikanan budidaya merupakan masa depan” kata Febry dalam webinar bertajuk Pengembangan Industri Pangan Laut Terpadu DI Kawasan Pesisir Pasca-Covid19 yang diselenggarakan Perhimpunan Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia Perluni PWK ITI, rabu 15/7. Febry menegaskan, untuk mewujudkan revitalisasi rtambak, diperlukan kerja kolaboratif antarpihak. Kepala Subdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautand an Perikanan Ahmad Aris mengatakan, perencanaan spasial, tata ruang laut dan zonasi laut seharusnya mengawali arah penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Kementerian Kelautan dan perikanan, lanjutnya, telah membangun program sentra keluatan dan perikanan terpadu di 13 lokasi di Indonesia. "Yaitu di Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba TImur, Sabang, dan Moa yang dapat dijadikan contoh," ujarnya. Baca juga Stimulus Ekonomi untuk Perdesaan Bisa Amankan Ketahanan Pangan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Rokhmin Dahuri mengatakan, dalam pembangunan kelautan, 60% fokusnya harus diletakkan di sektor ekonomi karena tingginya penganguran, terutama pasca-Covid19. Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mengungkapkan, politik anggaran dan kemitraan yang baik diperlukan untuk pengembangan sumber daya laut. "Perlu kebijakan yang lebih masif dan berani dengan melibatkan semua pihak," ujarnya. Pemerhati Pengembangan Kawasan Laut dan Pesisir Freude TP Hutahaean mengatakan, saat ini belum ada kawasan di Indonesia yang mengembangkan potensi kelautan secara profesional. Indonesia belum mengelola bahan baku secara maksimal, hanya berperan sebagai eksportir yang kemudian masuk ke sejumlah negara. "Untuk itu perlu perencanaan tata ruang wilayah laut dan pesisir yang optimal . Dalam perencanaan tata ruang juga memperhitungkan pola distribusi antara pusat pembudidayaan dengan daya jangkau ke industri di hilir. Sehingga Indonesia menjadi pemain utama untuk sumberdaya laut, bukan lagi pemasok bahan baku," ujarnya. Soal pemanfaatan tata ruang wilayah laut dan pesisir, Juanita Mandagi dari Juang Laut Lestari Lombok menegaskan, penataan ruang haruslah sinergis dan saling mengisi. “Kita harus beranjak dari tingkatan paling bawah. Desa menjadi ujung tombak untuk indutri pangan laut terpadu supaya masyarakat dapat menikmati," ujarnya. RO/OL-7 Olehkarena itu memahami dua sektor penting ini akan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan bangsa secara utuh. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. (PDB) hanya sekitar 20%. Padahal, negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada
ABSTRAK Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki Pulau, mempunyai panjang garis pantai km dan luas laut sekitar 3,1 juta km 2. Wilayah lautnya yang merupakan perairan teritorial dan perairan nusantara, meliputi hampir 2/3 luas teritorialnya. Disamping itu berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif ZEE seluas 2,7 km 2 yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan. Perairan laut Indonesia yang berada diantara dan disekitar kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional In-donesia, disebut sebagai Laut Nusantara merupakan aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber pangan, sarana lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Wilayah laut yang luas dengan potensi sumberdaya yang menjanjikan, dan banyaknya masyarakat nelayan yang terlibat, menempatkan perikanan menjadi bidang dengan prospek yang menantang untuk dikembangkan secara lebih disektor kelautan terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut sampai saat ini masih berorientasi pada peningkatan produksi hasil dari eksploitasi potensi sumber daya perikanan laut maupun budidaya untuk mengejar target pertumbuhan sektoral. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut selama ini kurang memperhatikan peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan strategi dan konsep yang jelas dalam pengelolaan laut nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Kata kunci wilayah laut, pengelolaan laut, hasil laut, nelayan Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT NELAYAN Beryl Hamdi Rayhan Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Email berylketintang19 ABSTRAK Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki Pulau, mempunyai panjang garis pantai km dan luas laut sekitar 3,1 juta km2. Wilayah lautnya yang merupakan perairan teritorial dan perairan nusantara, meliputi hampir 2/3 luas teritorialnya. Disamping itu berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif ZEE seluas 2,7 km2 yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan. Perairan laut Indonesia yang berada diantara dan disekitar kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional In- donesia, disebut sebagai Laut Nusantara merupakan aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber pangan, sarana lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Wilayah laut yang luas dengan potensi sumberdaya yang menjanjikan, dan banyaknya masyarakat nelayan yang terlibat, menempatkan perikanan menjadi bidang dengan prospek yang menantang untuk dikembangkan secara lebih disektor kelautan terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut sampai saat ini masih berorientasi pada peningkatan produksi hasil dari eksploitasi potensi sumber daya perikanan laut maupun budidaya untuk mengejar target pertumbuhan sektoral. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut selama ini kurang memperhatikan peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan strategi dan konsep yang jelas dalam pengelolaan laut nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Kata kunci wilayah laut, pengelolaan laut, hasil laut, nelayan PENDAHULUAN Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia,memiliki pulau mempunyai panjang garis pantai km dan luas laut sekitar 3,1 juta km2. Wilayah lautnya yang merupakan perairan teritorial dan perairan nusantara, meliputi hampir 2/3 luas teritorialnya. Selain itu berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif ZEE seluas 2,7 km2 yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan ANONIM, 1996. Perairan laut yang berada diantara dan disekitar kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia, disebut sebagai Laut Nusantara merupakan aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal dengan kekayaan dan keaneka- ragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang dll., maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati biodiversity laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang coral reefs, dan padang lamun sea grass beds Sebagian besar sumber daya ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam perkembangan sejarah dan budaya manusia, pengetahuan tentang laut berkembang pula. Sejak berabad-abad lamanya laut dipandang sebagai kawasan perburuan untuk menangkap ikan untuk pemenuhan kebutuhan protein hayati atau sebagai media lalu lintas pelayaran belaka. Saat ini laut telah dipandang sebagai jalan raya lintas laut antar benua dan antar samudera, serta sebagai sumberdaya hayati dan mineral untuk menunjang kehidupan. Pada abad 21 dapat dipastikan akan berlangsung perlombaan antar bangsa untuk menguasai dan memanfaatkan lautan demi kehidupan yang lebih baik. Pemanfaatan sumber daya laut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pertambahan penduduk yang pesat dan dirasakan makin sempitnya daratan, memaksa kita untuk berangsur-angsur mengalihkan kegiatan ekonomi ke laut. Guna memenuhi kebutuhan hidup akan pangan, mineral maupun bahan mentah, kita mencari sumber- sumber baru di laut. Peluang pengembangan sumber daya laut ini belum sepenuhnya didaya gunakan, terutama karena kendala kurangnya pengetahuan, baik yang dasar maupun terapannya. Dalam kaitan ini, nelayan, sumber daya manusia yang langsung bergelut dalam eksploitasi perikanan laut perlu mendapat perhatian yang proposional. Kenyataan bahwa umumnya masyarakat nelayan berpendidikan rendah, menempatkan mereka dalam himpitan kemiskinan. Dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya hayati laut, diharapkan kehidupan nelayan ikut terangkat pula, melalui terbukanya bidang usaha dan lapangan kerja. Bila kita tidak mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa Indonesia hanya akan selalu menjadi ladang pasar dunia, dan bukan menjadi produsen dunia. PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA Dalam uraian berikut tentang sumber daya laut dibatasi pada sumber daya dapat pulih renewable resources yaitu sumber daya hayati laut dengan ekosistem yang menyusunnya. Sumber daya hayati laut meliputi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, dan perikanan laut . A. Hutan Mangrove Hutan mangrove merupakan ekosistem pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Secara ekologis, hutan man- grove berfungsi sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut dan lain sebagainya NONTJI, 1987. Secara ekonomis, hutan mangrove menghasilkan kayu, daun- daunan sebagai bahan baku obat dan lain sebagainya SUKARDJO, 1986. Tidak kurang dari 70 macam kegunaan pohon mangrove bagi kepentingan manusia telah diidentifikasikan, meliputi "produk langsung" seperti bahan bakar kayu, bahan bangunan, alat penangkap ikan, pupuk pertanian, bahan baku kertas, makanan, obat-obatan, minuman, tekstil, dan "produk tidak langsung" seperti tempat rekreasi, dan bahan makanan DAHURI et al, 1996. Kegunaan tersebut secara tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir di Indonesia. Potensi lain dari hutan mangrove yang belum dikembangkan secara optimal adalah sebagai kawasan wisata alam ecoturism. Kegiatan wisata alam semacam ini telah berkembang lama di Malaysia dan Australia. Hutan mangrove ini dapat menempati bantaran sungai-sungai besar hingga 100 km masuk ke pedalaman seperti dijumpai di sepanjang Sungai Mahakam dan Sungai Musi. Luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penyusutan terus menerus, dalam satu dekade luas hutan mangrove tercatat turun dari ha 1982 menjadi ha pada tahun 1993 DAHURI et al., 1996. Penyebaran hutan mangrove di pesisir Indo- nesia meliputi daerah pantai landai terutama dekat muara sungai. Ekosistem hutan mangrove di Indone- sia mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan jumlah total spesies 89, terdiri dari 35 spesies tanaman, 9 spesies perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit, dan 2 spesies parasitik. Keanekaragaman hayati hutan mangrove yang tinggi merupakan aset yang sangat berharga baik dilihat dari fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi. B. Terumbu Karang Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang tinggi, demikian pula keanekaragaman hayatinya. Terumbu karang berfungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelindung fisik pantai, tempat pemijahan, tempat asuhan dan mencari pakan bagi berbagai biota. Terumbu karang juga mempunyai produk yang bernilai ekonomis penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan berbagai jenis keong dan kerang SUKARNO et al., 1984 Di beberapa tempat di Indonesia, karang batu hard coral dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti konstruksi jalan dan bangunan, bahan baku industri, dan perhiasan. Dalam industri pembuatan kapur, karang batu sering ditambang sangat intensif seperti terjadi di pantai-pantai Bali hingga mengancam kelestarian pantai SUHARSONO, 1996. Dari segi estetika, terumbu karang yang masih utuh menampilkan pemandangan yang sangat indah, berbeda dengan ekosistem lainnya. Taman-taman laut yang terdapat di pulau atau pantai yang mempunyai terumbu karang menjadi terkenal seperti Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Keindahan yang dimiliki oleh terumbu karang merupakan salah satu potensi atraksi wisata bahari yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara i t u potensi lestari sumberdaya ikan karang di perairan laut Indo- nesia diperkirakan sebesar /ton/ tahun. belum termasuk potensi ikan hias sebesar 1,5 milyar ekor, dengan luas total terumbu karang lebih kurang km2 ANON1M, 1998 Ekosistem terumbu karang di Indone- sia tersebar di seluruh wilayah pesisir dan lautan di seluruh Nusantara. Terumbu karang di Indonesia beragam tipenya, dimana semua tipe terumbu karang yang mencakup terumbu karang tepi fringing reefs, terumbu karang penghalang barrier reefs, terumbu karang cincin atoll dan terumbu tambalan patch reefs terdapat di perairan laut Indonesia. Terumbu karang tepi terdapat di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman sekitar 40 meter. Terumbu karang penghalang berada jauh dari pantai mencapai puluhan atau ratusan kilometer dipisahkan oleh laguna yang dalam sekitar 40 - 75 meter, di Indonesia diantaranya tersebar di Selat Makasar dan sepanjang tepian Paparan Sunda, sedang terumbu karang cincin tersebar di Kepulauan Seribu dan Taka Bone Rate. C. Padang Lamun Lamun seagrass adalah tumbuhan berbunga Spermatophyta yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air laut FORTES, 1990. Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir, sering juga dijumpai di ekosistem terumbu karang. Lamun membentuk padang yang luas dan lebat di dasar laut yang masih terjangkau oleh cahaya matahari dengan tingkat energi cahaya yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun tumbuh tegak, berdaun tipis yang bentuknya mirip pita dan berakar jalar. Tunas-tunas tumbuh dari rhizoma, yaitu bagian rumput yang tumbuh menjalar di bawah permukaan dasar laut. Lamun berbuah dan menghasilkan biji. Pertumbuhan padang lamun memerlukan sirkulasi air yang baik. Air yang mengalir inilah yang menghantarkan zat-zat nutrien dan oksigen serta mengangkut hasil metabolisme lamun, seperti karbon dioksida CO2 keluar daerah padang lamun. Secara umum semua tipe dasar laut dapat ditumbuhi lamun, namun padang lamun yang luas hanya dijumpai pada dasar laut lumpur pasiran dan tebal. Padang lamun sering terdapat di perairan laut antara hutan rawa mangrove dan terumbu karang. Di wilayah perairan Indonesia terdapat sedikitnya 7 marga dan 13 jenis lamun, antara lain jenis Enhalus acaroides dari suku Hydrocharitaceae. Penyebaran ekosistem padang lamun di Indonesia Den HARTOG, 1970 mencakup perairan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Irian Jaya. Di dunia, secara geografis lamun ini tampaknya memang terpusat di dua wilayah yaitu di Indo Pasifik Barat dan Karibia. Keberadaan padang lamun dapat menstabilkan dasar laut. Padang lamun berfungsi sebagai perangkap sedimen dan distabilkan. Padang lamun merupakan daerah penggembalaan grazing ground bagi hewan- hewan laut seperti "duyung" mamalia, penyu laut, bulu babi dan beberapa jenis ikan. Padang lamun juga merupakan daerah asuhan nursery ground bagi larva-larva berbagai jenis ikan. Tumbuhan lamun dapat digunakan sebagai bahan makanan dan pupuk. Misalnya samo-samo Enhalus acaroides oleh penduduk Kepulauan Seribu dimanfaatkan bijinya sebagai bahan makanan. D. Rumput laut benthic algae Potensi rumput laut alga di perairan Indonesia dapat diamati dari potensi lahan budidaya rumput laut yang tersebar di 26 propinsi di Indonesia. Potensi rumput laut di Indonesia mencakup areal seluas ha dengan potensi produksi sebesar ton/ tahun DAHURI et al, 19964. Budidaya rumput laut sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di daerah pantai seperti Bali, PP. Seribu, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku. Perkembangan budidaya tersebut mengalami pasang surut akibat masalah pemasaran yang turun naik tidak menentu. Namun sekarang pemasarannya tidak masalah justru karena krisis ekonomi membawa angin segar bagi produk pertanian untuk ekspor dengan naiknya nilai dolar ATMADJA et al, 1996. Secara tradisional rumput laut dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir terutama sebagai bahan pangan, seperti untuk lalapan, sayur, acar, manisan, kue, selain juga dimanfaatkan sebagai obat NONTJI, 1987. Pemanfaatan untuk industri dan sebagai komoditas ekspor berkembang pesat pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Pemanfaatan rumput laut untuk industri terutama oleh kandungan senyawa kimia didalamnya, khususnya karagenan, agar, dan algin. Karagenan merupakan bahan kimia yang dapat diperoleh dari berbagai jenis alga merah seperti Gelidium, Gracilaria dan Hypnea, se- dan" algin adalah bahan yang terkandung dalam alga coklat seperti Sargassum. Algin banyak digunakan dalam industri kosmetika sebagai bahan pembuat sabun, cream, lotion, shampo, dalam industri farmasi digunakan untuk membuat emulsifier, stabi- lizer, tablet, salep, kapsul, dan filter. Algin juga dipakai dalam industri tekstil, keramik, fotografi, dan sebagai bahan aditif. Agar-agar merupakan bahan baku pokok pembuatan tepung agar-agar, baik untuk industri skala besar maupun dalam industri rumah tangga. Agar-agar dipakai dalam industri makanan sebagai thick- ener dan stabilizer, pada industri farmasi dan bidang mikrobiologi untuk kultur bakteri. Bidang industri kecantikan memanfaatkan agar- agar untuk pembuatan bahan dasar salep, cream, sabun, lotion dan lain sebagainya.. Dengan melihat besarnya potensi pemanfaatan alga, terutama untuk ekspor, maka saat ini usaha budidayanya mulai semarak dilakukan masyarakat pesisir. Usaha budidaya rumput laut ini berkembang di Kepulauan Seribu Jakarta, Bali, Pulau Samaringa Sulawesi Tengah, Pulau Telang Riau, dan Teluk Lampung. Jenis rumput laut yang dibudidayakan yaitu Kappaphychus alvarezii, yang sebelumnya dikenal sebagai Echeuma alvarezii. E. Sumberdaya Perikanan Laut Sumberdaya perikanan laut di Indonesia disusun dalam kelompok-kelompok Pelagis Besar, Pelagis Kecil, Demersal, Udang/ Krustasea lainnya, Ikan Karang, Ikan Hias, Rumput Laut, Moluska Teripang/ Ubur-ubur, Benih Alami, Reptilia dan Mamalia laut. Nama-nama jenis ikan yang termasuk di dalam masing-masing kelompok disusun dalam Tabel 1. Sementara itu sebagai dasar perhitungan potensi sumberdaya ikan di Indo- nesia, telah disepakati bahwa perairan laut In- donesia dibagi dalam sembilan wilayah pengelolaan perikanan meliputi Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Samudera Hindia, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Teluk Tomini dan Laut Maluku, Laut Arafura. Secara nasional potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang meliputi sumberdaya perikanan pelagis besar, pelagis kecil, demersal, udang, ikan karang, dan cumi-cumi adalah sebesar 6,2 juta ton/ tahun ANONIM, 1998. Dalam laporan tersebut ANONIM, 1998 tersirat bahwa pada tahun 1997, total produksi perikanan laut sejumlah 3,8 juta ton diantaranya kelompok ikan 84%, krustasea 6%, moluska 3%, rumput laut 3%, dan binatang air lainnya 4%. Tingkat pengusahaan pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut dibandingkan dengan potensi sumberdaya ikan yang besarnya 6,2 juta ton, adalah 62% nya. Dengan demikian peluang pengembangan sektor perikanan masih terbuka. Peluang pengembangan untuk perikanan tangkap untuk beberapa jenis komoditas ikan ekonomis penting disajikan pada Tabel 2. Selain potensi perikanan tangkap di laut, potensi perikanan lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah budidaya perikanan baik budidaya pantai maupun budidaya laut. Potensi budidaya pantai tambak sekitar ha yang tersebar diseluruh wilayah perairan Indonesia dan yang baru dimanfaatkan untuk budidaya ikan bandeng, kakap, udang windu dan jenis-jenis lainnya hanya sekitar ha DAHURI et al., 1996. Dengan demikian peluang pengembangan usaha budidaya masih terbuka luas. Usaha budidaya mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang dalam memajukan taraf hidup para nelayan disekitar pesisir laut. Beberapa komoditas perikanan saat ini sudah mulai dikembangkan untuk di budidayakan dan mempunyai prospek baik yaitu berbagai jenis ikan kerapu, kakap putih, kakap merah, bandeng, lola, batu laga, kerang mutiara, dan teripang. F. Bahan-bahan Bioaktif Bahan-bahan bioaktif Bioactive sub- stances atau berbagai macam bahan kimia yang terkandung dalam tubuh biota laut merupakan potensi yang sangat besar bagi penyediaan bahan baku industri farmasi, kosmetika, pangan dan industri bioteknologi lainnya. Sejauh ini, pemanfaatan potensi bahan-bahan bioaktif untuk keperluan industri terutama bioteknologi masih rendah DAHURI et al., 1996. Pemanfaatan bahan-bahan bioaktif natural product dari biota laut praktis belum berkembang, padahal di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia, industri bioteknologi yang mengelola bahan- bahan bioaktif dari laut telah menjadi salah satu industri andalan. Di Hawai, Amerika Serikat, yang hanya memiliki sedikit terumbu karang, telah berhasil mengembangkan industri pembuatan tulang dan gigi palsu yang terbuat dari hewan karang. Di Madagaskar, salah satu jenis biota terumbu karang telah diekstrak zat bioaktifnya untuk industri obat anti kanker. Indonesia yang memiliki keaneka- ragaman hayati tinggi mempunyai potensi besar untuk mengembangkan industri bioteknologi. Hal ini merupakan tantangan untuk diwujudkan untuk dinikmati hasilnya. IMPLIKASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT Wilayah laut yang luas dengan potensi sumberdaya yang menjanjikan, dan banyaknya masyarakat nelayan yang terlibat, menempatkan perikanan menjadi bidang dengan prospek yang menantang untuk dikembangkan secara lebih proposional. Pembangunan perikanan termasuk budidaya laut perlu ditingkatkan, baik sarana, prasarana, maupun sumberdaya manusianya sehingga potensi biota laut dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan tetap memperhatikan Kelestarian daya dukungnya. Pembangunan perikanan juga ditujukan untuk terwujudnya industri perikanan yang mandiri didukung oleh usaha yang mantap dalam pengelolaan, penangkapan, budidaya laut, pengolahan dan pemasaran hasilnya sesuai dengan potensi lestari sekaligus meningkatkan taraf hidup nelayan. Pembangunan perikanan laut bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengganggu kelestariannya serta diharapkan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat nelayan melalui tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak pendapatan dan devisa dari ekspor produknya. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan sumber daya hayati laut akan membuka kesempatan kerja dan bidang usaha baru. Pemanfaatan sumber daya laut senantiasa didasarkan pada strategi berkelanjutan sustainable, dimana pemanfaatan harus memperhatikan aspek pelestarian. Upaya pelestarian dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut dengan tetap memperhatikan daya dukungnya secara optimal. Untuk itu perlu dilakukan pengusahaan yang tepat yang berorientasi pada potensi lestari sumber kekayaan laut guna mencegah eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Untuk maksud tersebut, informasi yang berkaitan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan JTB dan potensi MSY mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan perikanan. Jumlah kapal ikan yang boleh beroperai di suatu perairan harus dihubungkan dengan keberadaan nilai JTB dan potensinya DAHURI et al., 1996. Jumlah JTB adalah sekitar 70-90% dari total potensinya sesuai dengan kemampuan reproduksi jenis yang ditangkap. Untuk beberapa jenis yang kemampuan reproduksinya rendah, seperti ikan kerapu dll., maka nilai JTB nya akan lebih rendah daripada angka tersebut. Pembangunan disektor kelautan terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut sampai saat ini masih berorientasi pada peningkatan produksi hasil dari eksploitasi potensi sumber daya perikanan laut maupun budidaya untuk mengejar target pertumbuhan sektoral. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut selama ini kurang memperhatikan peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Eksploitasi itu tidak memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat pesisir nelayan dan petani ikan kecil serta kurang menyediakan lapangan kerja baru yang sangat penting dalam mengurangi problem pengangguran, apalagi bagi penerimaan negara. Masyarakat nelayan masih tergolong masyarakat miskin yang bermukim di desa- desa pesisir. . Masalah yang dihadapi adalah pengetahuan nelayan yang masih rendah, kurangnya prasarana sosial, serta belum adanya alternatif mata pencaharian nelayan pada saat paceklik. Hal demikian merupakan tantangan untuk meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat nelayan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat nelayan dan desa-desa pesisir, beberapa hal perlu dilakukan, antara lain a mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui penyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dengan kapal penangkap ikan berteknologi canggih, b meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina industri kecil pengolahan hasil laut, c meningkatkan keandalan system distribusi/ pemasaran, d mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat desa pantai. Budidaya laut yang masih terbuka peluang pengembangannya, merupakan kegiatan yang akan melestarikan sumber daya berbagai komoditas perikanan ekonomis penting dan menjamin keberlangsungan. produksinya, juga membuka peluang angkatan kerja bagi masyarakat khususnya nelayan maupun bidang usaha. Komoditas penting perikanan bisa sebagai bahan pangan maupun bahan dasar raw material suatu industri. Kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam secara terus menerus, karena stok alam adalah terbatas. Rekayasa budidaya laut adalah tumpuan kedepan, untuk bisa diwujudkan secepat mungkin. Produksinya, juga membuka peluang angkatan kerja bagi masyarakat khususnya nelayan maupun bidang usaha. Komoditas penting perikanan bisa sebagai bahan pangan maupun bahan dasar raw material suatu industri. Kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam secara terus menerus, karena stok alam adalah terbatas. Rekayasa budidaya laut adalah tumpuan kedepan, untuk bisa diwujudkan secepat mungkin. DAFTAR PUSTAKA ANONIM 1996. Benua Maritim Indonesia. BPP Teknologi dan Dewan Hankamnas, Jakarta. ANONIM 1998. Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Ikan Laut di Perairan In- donesia. Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan Laut, Jakarta 42 hal. ATMADJA, A. KADI, SULISTIJO dan R. SATARI 1996. Pengenalan Jenis- Jenis Rumput Laut Indonesia. Puslitbang Oseanologi - LIPI, Jakarta 191 hal. DAHURI, R.; J. RAIS; S. P. GINTING dan SITEPU 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita, Jakarta, xxiv 305 hal. ... Keywords policy, government, science and technology, managing, ocean, boundary PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara maritim terbesar dunia dengan wilayah hampir 70% perairan laut Riyadi, 2004, mempunyai panjang garis pantai km dan luas laut sekitar 3,1 juta km 2 Darsono, 1999, masih menyisakan beberapa permasalahan klasik sektor kelautan, khususnya di wilayah perbatasan negara. Bahkan penentuan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Filipina, India, dan Vietnam masih belum disepakati secara utuh belum terselesaikan dikarenakan perbedaan kesepakatan internasional yang dipakai masing-masing negara Indonesia Maritime Institute, 2010;Wibowo, 2011;Songa, 2012. ...... Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut sampai saat ini masih berorientasi pada peningkatan produksi hasil dari eksploitasi potensi sumber daya perikanan laut maupun budidaya untuk mengejar target pertumbuhan sektoral Darsono, 1999. Kesepakatan untuk total allowable catches TACs antara Indonesia dengan negara lain masih belum nampak jelas. ...Anugerah Yuka AsmaraIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan khususnya di perbatasan antar negara. Beberapa pelanggaran batas laut negara yang telah ditetapkan melalui zona ekonomi ekslusif ZEE tiap tahun marak terjadi. Misalnya penangkapan ikan oleh nelayan asing, eksplorasi tambang di bawah laut oleh beberapa perusahaan asing menyebabkan pencemaran laut di batas negara, dan minimnya penggunaan iptek dalam pengelolaan sumber daya maritim di Indonesia. Tujuan penelitian dalam studi ini ialah 1 Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Norwegia dalam menguatkan posisi wilayah laut negaranya sekaligus pengelolaan sumber daya laut yang ada di dalamnya dan 2 Mengelaborasi langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam mengambil beberapa pelajaran dari keberhasilan negara Norwegia tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan literatur atau studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengambil praktik-praktik terbaik best practices dari keberhasilan suatu negara dalam mengimplementasikan program. Hasil tinjauan dari berbagai literaturmenunjukkan bahwa pembelajaran kebijakan pengelolaan kelautan dari Norwegia sebagai salah satu negara yang memiliki geografi laut cukup luas patut menjadi contoh bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan secara geografis dan sistem pemerintahannya memiliki kemiripan di antara keduanya, meskipun Indonesia sebagai negara maritim terluas di dunia memiliki tantangan lebih berat dari pada Norwegia yang secara geografis lebih kecil dari Reinforcement The Exclusive Economic Zone Within Managing The Indonesian Maritime Resource in Interstate Boundary Area Learning From The Government Policy of Norway in Terms of The Regulation, Utilisation For Science and Technology, Institutional Management, and International Cooperation Indonesia is an archipelago country which has the various issues in managing the living marine resource especially in interstate boundary. The violations of the interstate sea boundary which are determined by economic exclusive zone EEZ increasingly occur up to now. Such as, illegal fishing by the strange fishers, the crude oil explorations which bring about ocean pollution in interstate boundary area, and the lack of use science and technology within managing the living marine resources in Indonesia. The research objective of this study is to 1 Determine and describe the policy of the Government of Norway in strengthening the country’s position as well as marine areas marine resources therein and 2 Elaboration of the steps the Government of Indonesia to take some lessons from the success of the Norwegian state. The method used is through literature or literature approach. This research is a qualitative-descriptive. Data analysis technique used is to take the best practices best practices of a country’s success in implementing the program. The learning of policy for the maritime resource from Norway as a geographically large maritime country can became a precedent for Indonesia. It is caused between Indonesia and Norway have the similarity in the geographic area and in the government system, although Indonesia as the world’s largest maritime countries have more severe challenges from Norway who is geographically smaller than Indonesia.... Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang garis pantai km dan luas laut sekitar 3,1 juta km2. Wilayah pesisir yang dimiliki Indonesia tergolong luas dan terkenal dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi Darsono, 1999. Salah satu keanekaragaman hayati yang terbentuk diwilayah pesisir adalah makroalga laut atau rumput laut. ...Dwi Sartika Abdul Razaq ChasaniAjeng Meidya NingrumSepty Wulan CahyaniMakroalga laut merupakan alga makroskopis yang dapat dijumpai di daerah intertidal kawasan pesisir Gunungkidul Yogyakarta, terdiri dari makroalga hijau Chlorophyceae, coklat Phaeophyceae, dan merah Florideophyceae. Kawasan pesisir Gunungkidul terdiri dari deretan pantai dengan berbagai tipologi sehingga keanekaragaman jenis makroalga lautnya akan berbeda pada tipologi pantai yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan komposisi spesies makroalga laut pada tipologi pantai yang berbeda di kawasan pesisir Gunungkidul Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan September 2019 hingga Februari 2020 menggunakan metode purposive sampling, kemudian dilakukan pengawetan awetan basah dan identifikasi di Laboratorium Sistematika Tumuhan Fakultas Biologi UGM. Perbandingan komposisi spesies dianalisis berdasarkan Indeks Kesamaan Sorensen. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan 37 spesies yang tergolong kedalam 28 genus, 19 family dan 10 ordo, Makroalga laut di wilayah pesisir Gunungkidul di dominasi oleh kelas Florideophyceae dengan persentase kehadiran spesies 43,37% 18 spesies; kelas Chlorophyceae 28,95% 10 spesies; dan Phaeophyceae 23,68% 9 spesies. Komposisi spesies makroalga laut di kawasan pesisir Gunungkidul memiliki tingkat kesamaan yang tinggi >0,5 walaupun hidup di tipologi pantai yang berbeda. Persamaan tertinggi ditemukan pada makroalga laut yang hidup di pantai dengan tipologi subaerial dan marine deposition coast.... Kawasan laut termasuk potensi di dalamnya juga dapat mengangkat suatu identitas citra budaya setempat Himawan, 2014. Pemanfaatan sumber daya laut di sekitar tanah tempat tinggal tentu dapat memiliki pengaruh sendiri pada orang-orang di unit sosial sekitarnya Darsono, 1999 ...Potensi sumber daya alam perikanan saat ini terus digali, namun mengubah potensi sumber daya alam menjadi penciptaan kreasi batik masih sangat terbatas. Tujuan tulisan ini adalah menghasilkan eksperimentasi berdasarkan sumber ide krustasea Arafura yang dikembangkan menjadi desain busana batik. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif-eksperimentatif, memakai model 4-D Thiagarajan 1974 yaitu 1 Definisi; 2 Desain; 3 Pengembangan; dan 4 Diseminasi. Dimulai dengan mengidentifikasi potensi lokal Arafura, seleksi, merumuskan ide-ide, eksperimentasi, hingga penciptaan desain. Hasil dari eksperimen ini adalah purwarupa busana batik berdasarkan ide krustasea yang melimpah di Arafura. Kesimpulan berupa potensi ekonomi kreatif bersumber ide lokal sumber daya alam laut Arafura, dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Rekomendasi yang diberikan adalah terus menggali potensi-potensi alam lainnya yang terkait dengan sumber daya alam kelautan untuk diubah menjadi produk ekonomi kreatif.... Many efforts have been made by the government to improve the quality of life of fishermen, both in the form of empowering the fishing community, as well as improving their environmental facilities and infrastructure Amiruddin, 2014;Darsono, 1999. Empowering the fishing community in the form of training in processing fish catches, improving the quality of fishing products, increasing the business of fishery products, providing educational assistance for fishermen's children, and improving the quality of the fishermen's human resources Indarti and Wardana, 2013;Ratnawati and Sutopo, 2014;Samuel, Martono, and Susanti, 2015. ...Pandu PrayogaThis chapter aims to explore Indonesia’s maritime potential namely fisheries, energy, and trade routes as well as security challenges they are, not limited to, IUU fishing, sea-robbery, and trafficking. For the maritime potential that the government should welcome the private sectors and the community—especially the small fishermen—to manage the fisheries and maritime commerce sectors. As a member of ASEAN, it is important to Indonesia in involving other member states to combat transnational crimes. To meet these aims, the first section discusses the opportunities and constraints for the management of fisheries resources and national trade routes, including the construction of physical infrastructure. The second addresses Indonesia’s political economy interests in the ASEAN maritime security Darc Noviayanti ManikWirazilmustaan WirazilmustaanThe state is obliged to strive for the realization of justice for traditional fishing communities. Traditional communities are fishing communities whose traditional rights are still recognized in carrying out fishing activities or other legal activities in certain areas located in archipelagic waters following the international law of the sea. Coastal space areas and small islands that indigenous/traditional communities have managed from the obligation to have location permits and management take national interests and laws and regulations into account. Article 26 A of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 makes it easy for outsiders to control small islands that regulate the use of small islands and surrounding coasts through investment forms based on a ministerial permit that must prioritize the national interest. Positive law must protect traditional fishing communities and indigenous peoples. This research aims to analyze the regulation of fishermen’s protection from deprivation of their rights in earning a living and livelihood. The research method used is normative research, meaning the implementation of legal provisions in the form of legislation in activities for certain legal events in the community, especially the fishing community. Normative research refers to and examines laws and regulations related to the research being conducted. The research locations cover coastal areas throughout Indonesia, especially Banda Aceh, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Kupang, Ternate, and Mataram. The state can provide knowledge, guidance, and protection for fishermen from various actions of deprivation of their rights to earn a living and protection such as piracy, the practice of fishing theft, abuse of trawling, transshipment activities, threats, and violence by foreign parties to Indonesian fishers. The central government and local governments are obliged to provide facilities for guaranteeing fishing areas or fishing coverage areas that are safe and do not overlap with other Ari Wandono Mohammad AdhityaThe unmanned aerial vehicle UAV has been widely utilized all over the world for either civil or military purposes. For civil purpose, UAV can be used for maritime surveillance to prevent illegal fishing happens in Indonesia. The purpose of this paper is to analyze the composite wing structure of the maritime surveillance UAV using finite element model. The load is assumed as static and distributed along semi span using Schrenk method. In finite element model, the wing is modeled using quad4 element and boundary condition used pin in the locations where bolts will be applied. Verification, validation and mesh convergence test take into account to obtain good results from finite element model application. The analysis is conducted with load factor of and which represent maximum and minimum load factor. Based on the results, the wing composite structure of the maritime surveillance UAV is safe because it has factor of safety of for load factor and for load factor based on Tsai-Wu failure criterion. Meanwhile displacement in y direction for load factor and are mm and mm Tri VinataMaritime and marine development targets are very realistic considering the position of Indonesia is geographically located and has a comparative advantage because it is very close to the world market. On the other hand, Indonesia is located in the tropics with thousands of islands have a wealth and maritime and marine resource potential is very large. Awareness of the protection and preservation of the marine environment began to grow among the countries participating in the Convention; especially regarding the exploitation of natural resources is carried out on a large scale in the marine environment. Especially for marine areas that are still in dispute, the power of sharing activity is the distribution of marine resources with the agreement Joint exploitation the original problem as a potential source of conflict, transformed and directed into a source of cooperation. Such cooperation generally includes the exploration, exploitation, and sharing of benefits derived from the exploitation of natural resources in the region for the S AtmadjaA KadiR Sulistijo DanSatariATMADJA, A. KADI, SULISTIJO dan R. SATARI 1996. Pengenalan Jenis-Jenis Rumput Laut Indonesia. Puslitbang Oseanologi -LIPI, Jakarta 191 Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara TerpaduS P Ginting DanM J SitepuS. P. GINTING dan SITEPU 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita, Jakarta, xxiv 305 hal.
Pengelolaanpotensi sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, serta untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan khususnya sumber daya pulih dan
Ilustrasi 5 Upaya Pemanfaatan Laut dalam Meningkatkan Perekonomian Foto UnsplashNegara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Umumnya, negara maritim berbentuk kepulauan, seperti Indonesia yang memiliki belasan ribu buku Mengelola Laut untuk Kesejahteraan Rakyat karya Sri Puryono 2016, keseluruhan luas Indonesia adalah 7,81 juta km2, terbagi atas wilayah perairan seluas km2 dan km2 daratan. Sementara itu, panjang garis pantai Indonesia mencapai km. Ini menjadi garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah perairan Nusantara yang luas menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar pula. Apabila dimanfaatkan dengan baik, sumber daya kelautan ini dapat mendongkrak perekonomian bagaimana cara memanfaatkan laut untuk meningkatkan perkonomian negara? Simak penjelasannya berikut ini!Ilustrasi 5 Upaya Pemanfaatan Laut dalam Meningkatkan Perekonomian Foto Unsplash5 Upaya Pemanfaatan Laut dalam Meningkatkan Perekonomian1. Mengembangkan Teknik Penangkapan IkanPenggunaan pukat harimau dan bom dalam penangkapan ikan dapat mengancam habitat laut. Mengutip buku Panduan Belajar dan Evaluasi IPA karya Neti Lim, dkk., pukat harimau adalah jaring ikan dengan lubang-lubang berukuran kecil yang dapat menangkap ikan-ikan kecil. Sementara itu, bom menjadi metode penangkapan ikan yang dapat memusnahkan ikan hingga makhluk hidup di sekitarnya. Dalam hal ini, pemerintah harus membuat peraturan tegas untuk penangkap ikan ilegal yang menggunakan pukat harimau, bom, atau metode berbahaya lainnya. Pemerintah juga harus memberikan solusi kepada nelayan dengan cara mengembangkan teknik penangkapan ikan, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusak pariwisata memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, pemerintah sebaiknya berupaya lebih untuk mengelola daerah yang memiliki potensi sebagai destinasi 5 Upaya Pemanfaatan Laut dalam Meningkatkan Perekonomian Foto Unsplash3. Membudidayakan Kerang dan Hasil Laut LainnyaMengutip buku Pasti Bisa Geografi untuk SMA/MA Kelas XI tulisan Tim Ganesha Operation, sumber daya perikanan laut menjadi salah satu potensi sumber daya laut paling besar di Indonesia. Selain ikan, para nelayan juga bisa membudidayakan hasil laut lain, seperti kerang, udang, rumput laut, kepiting, dan lain Pengembangan Industri GaramIndustri garam menjadi memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian Tanah Air. Apalagi, Indonesia memiliki wilayah laut luas dan iklim tropis yang dapat mempercepat proses produksi Pengembangan Industri Wisata Bawah LautWisata bawah laut dapat dikembangkan sebagai spot diving bagi para wisatawan yang ingin menilik keindahan bawah laut Nusantara. Kendati demikian, pengembangan industri wisata bawah laut harus diikuti dengan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan bawah Upaya Pemanfaatan Laut dalam Meningkatkan Perekonomian?Apa Saja Sumber Daya Laut Nusantara yang Bisa Dibudidayakan? Mengapa Pengelolaan Pariwisata Dapat Meningkatkan Perekonomian?
Sementaraini, pengelolaan SKA di laut telah memberikan kontribusi terhadap APBN 2004 sebesar Rp 0,6 Trilliun dari sektor perikanan, Rp 1,6 Trilliun dari sumber daya mineral, Rp 28 Trilliun dari subsektor minyak bumi dan Rp 15,7 Trilliun dari gas alam (Purnomo Yusgiantoro, 2004).
Rilis Artikel ini sebelumnya sudah dipublikasikan di Artikel dicuplik dan dilakukan editing berdasarkan persetujuan Prof. Zuzy Anna.* [Foto ilustrasi] Pantai Ujung Genteng. Foto Dadan Triawan* [ 31/8/2020] Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Namun, sudahkah potensi ini dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? “Permasalahannya adalah bahwa potensi luar biasa ini belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara optimal,” ungkap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Zuzy Anna. Publikasi PDB Maritim Indonesia 2010-2016 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Maritim dan Biro Pusat Statistik menunjukkan, kontribusi sektor kelautan di Indonesia terhadap ekonomi bangsa masih jauh dari harapan, yaitu hanya sekitar 6% dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2018. baca juga Gerak Manusia Dibatasi Saat Pandemi, Laut Indonesia Perlahan Memulihkan Diri Namun, secara perlahan, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki rencana pengelolaan kawasan laut mereka tata ruang laut atau nama resminya, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil RZWP3 sejak tahun 2014. Prof. Zuzy menjelaskan, dokumen ini digunakan untuk memetakan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, setidaknya selama 20 tahun mendatang. “Bukan tidak mungkin, sektor kelautan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu penopang ekonomi negeri ini di masa depan,” tuturnya. Menurut Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Sumber Daya Perikanan ini, ada beberapa potensi tersembunyi dari kelautan Indonesia yang bisa dikembangkan secara ekonomi, antara lain kawasan konservasi perairan, pariwisata, dan kekayaan arkeologi. baca juga Laut Masa Depan Indonesia Kawasan Konservasi Perairan Di sektor kawasan konservasi perairan, Indonesia sudah menetapkan lebih dari 20 juta hektare kawasan konservasi perairan Marine Protected Areas pada tahun 2020. Awalnya, proses penetapan kawasan konservasi laut di Indonesia dianggap hanya mengeluarkan biaya tanpa ada pemasukan. Namun, pengelolaan kawasan konservasi laut ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi ini berasal dari kegiatan pemanfaatan riset yang menggali potensi kelautan dan perikanan bagi manusia. “Konservasi laut juga memberikan nilai ekonomi dalam bentuk kelebihan spill over sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan nelayan di luar kawasan konservasi,” terangnya. Pemanfaatan ekowisata di kawasan konservasi perairan juga akan mendatangkan keuntungan ekonomi dalam bentuk pemasukan daerah melalui kunjungan turis lokal maupun mancanegara. Ditambah lagi, konsep ekosistem yang menjaga keseimbangan ekosistem akan membantu upaya perlindungan alam. baca juga Potensi Dasar Laut Sekitar Indonesia Belum Diperhatikan Lalu, kekayaan keanekaragaman hayati yang bermanfaat untuk bahan baku obat-obatan, kosmetika, hingga pangan juga memiliki nilai ekonomi. Kekayaan lainnya adalah, laut menyimpan sejumlah energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Sumber daya energi terbarukan yang bisa diberdayakan seperti panas air laut, gelombang laut, hingga arus laut. Sementara sumber daya energi tidak terbarukan terdapat di dasar laut, seperti minyak dan gas bumi. Sayangnya, potensi ini sampai sekarang masih belum dapat dimanfaatkan. Belum adanya kemauan politik yang kuat, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk mau terjun dalam mengembangkan potensi sumber daya energi ini. Pariwisata baca juga Potensi Kelautan Sangat Melimpah, Ayo Majukan Industri Perikanan Indonesia Prof. Zuzy mengatakan, pariwisata bahari bagaikan raksasa tidur yang mesti dibangunkan. Sektor ini menjadi daya tarik Indonesia. “Sektor ini berpotensi menjadi sumber devisa yang sangat signifikan setelah minyak bumi. Selain itu, wisata bahari juga menjadi sumber pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya. Publikasi PDB Maritim Indonesia 2010-2016. menyebutkan bahwa pencapaian tertinggi wisata bahari menyumbang pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki target untuk meningkatkan angka ini hingga 2 kali lipat atau setara dengan kedatangan 20 juta wisatawan mulai tahun 2019. Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang melibatkan pengetahuan interdisiplin seperti pariwisata, ilmu kelautan, geografi, ilmu sosial, psikologi, ilmu lingkungan, ekonomi, pemasaran dengan berbagai isu manajemen laut. Untuk mengembangkan pariwisata bahari memerlukan perencanaan dan pengembangan yang terintegrasi, antarsektor, antarwilayah, dan antardisiplin ilmu. Meski pandemi Covid-19 melanda, sektor ini tetap akan menjanjikan dalam jangka panjang sehingga pemerintah harus terus-menerus mengembangkannya. Kekayaan Arkeologi Potensi laut yang selama ini luput dari perhatian adalah kekayaan arkeologi. Sektor ini bak harta karun yang terpendam di wilayah laut Indonesia. baca juga Laut Indonesia Miliki “Harta Karun” Berlimpah Prof. Zuzy menjelaskan, kekayaan arkeologi ini berasal dari kapal karam di masa lalu yang membawa berbagai barang berharga seperti koin mas, dan barang-barang antik. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2000 menyebutkan ada 463 lokasi kapal tenggelam shipwrecks yang tersebar di perairan Indonesia. Dari sisi ekonomi, lokasi kapal tenggelam ternyata memiliki potensi ekonomi antara antara US$80,000 Rp1,1 miliar hingga US$18 juta Rp264 miliar. Selain nilai ekonominya, harta karun tersebut juga bisa menjadi tujuan pariwisata yang bisa menghasilkan antara US$800 Rp11,7 juta hingga US$126 ribu Rp1,8 miliar per bulan per lokasi. Contohnya, wisata menyelam di desa Tulamben, kabupaten Karangasem, Bali, untuk melihat kerangka kapal USAT Liberty, sebuah kapal kargo milik Amerika Serikat yang tenggelam saat Perang Dunia II, tahun 1942. Kebijakan Pendukung Untuk mengoptimalkan potensi dan kesempatan sektor kelautan Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pendukung. Pembangunan infastruktur laut dan mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan merupakan beberapa kebijakan yang bisa dilakukan. baca juga Tata Ruang Laut Jadi Salah Satu Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia Dari segi infrastruktur, Indonesia sudah mulai membangun tol laut sejak tahun 2015. Tol laut merupakan sistem transportasi antarpulau menggunakan kapal-kapal besar untuk distribusi logistik. Sistem ini penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain membangun tol laut, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas armada penangkapan ikan Indonesia, terutama ukuran kapal di atas 10 gross tonnage GT. Hingga kini, kemampuan armada penangkapan ikan Indonesia masih didominasi oleh kapal ukuran kecil dan perikanan skala kecil yang lebih banyak beroperasi di perairan pesisir sampai dengan 12 mil. Ini menyebabkan kondisi kekosongan armada di perairan kita, terutama di perairan ZEE Kawasan Ekonomi Khusus, 200 mil dari pulau terluar. “Konsekuensinya, banyak kapal-kapal asing tidak berizin yang mencuri sumber daya ikan Indonesia atau illegal fishing,” kata Prof. Zuzy. Selanjutnya, pengelolaan kawasan laut Indonesia pada dasarnya dapat dioptimalkan dengan menggunakan kerangka ekonomi biru blue economy, sebuah konsep tata kelola laut secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi biru ini diadaptasi untuk ekonomi kelautan yang dikenal dengan semboyan “Blue Sky, Blue Ocean” di mana “ekonomi tumbuh, rakyat Sejahtera, tetapi langit dan laut tetap biru”. baca juga Indonesia Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan dengan Pendekatan Blue Economy Berbagai praktik pengelolaan ekonomi biru, seperti ekowisata, pembayaran jasa lingkungan, penghijauan pesisir dengan menanam mangrove, inovasi produk-produk kelautan skala kecil yang ramah lingkungan, sudah dilakukan di perairan Indonesia. “Harapannya, kita akan dapat membangun ekonomi kelautan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya. Dari segi investasi, sektor kelautan perlu menerapkan sistem yang menguntungkan tanpa merusak lingkungan dengan memadukan modal swasta filantropi atau hibah, publik, dan pemerintah subsidi untuk mendanai proyek pemulihan ekosistem pesisir laut secara berkelanjutan Model investasi ini juga bisa diterapkan dalam membangun infrastuktur laut, seperti pelabuhan, sarana dan prasarana untuk energi laut terbarukan, hingga riset. Terakhir, tentu saja kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak pada sektor akar rumput. Industri kecil dan menengah di sektor kelautan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki potensi kelautan yang tinggi, harus dirangkul dengan baik oleh pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan terkait pembangunan infrastruktur pelabuhan, tempat pelelangan ikan TPI, hingga unit pendingin di kawasan timur Indonesia. Daerah timur Indonesia juga membutuhkan perhatian lebih karena menyumbang hampir 40% dari total hasil ikan laut di Indonesia, meskipun aktivitas ekonomi di sana hanya bernilai kurang dari 9% dari total aktivitas ekonomi nasional.arm*

Fungsidan peran sumber daya alam hayati terhadap pembangunan antara lain sebagai berikut : 1. Menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) Produk domestik bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara, termasuk penghasilan yang didapatkan orang asing yang bekerja di Indonesia. Sumber daya alam hayati memberikan

Mayang Shahida Nur Yunita Bisnis Thursday, 07 Jul 2022, 1646 WIB Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di akibat wabah corona virus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB dan lockdown, menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Strategi yang dapat dilakukan dalam pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi di antaranya adalah memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang memajukan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama sektor pertanian/ kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai. Bagaimana dengan sumber daya alam yang berada di dasar laut. Sayangnya itu masih banyak yang menjadi misteri dan tanda tanya. Sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia 1. Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya 2. Hutan Mangrove Hutan Bakau 3. Terumbu Karang 4. Pertambangan dan Energi 5. Padang Lamun 6. Pariwisata Bahari Untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang terabaikan adalah latar belakang pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Tapi, setelah setahun berdiri, upaya tersebut belum membuahkan hasil menggembirakan. Baru-baru ini, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja mengakui, masih ada sejumlah kendala dalam mengembangkan potensi laut. Di antaranya, aturan hukum yang lemah, minimnya informasi kelautan, serta struktur permodalan yang bisa dimiliki seorang nelayan. Pelaksanaan otonomi daerah Januari tahun depan, justru menambah rumitnya penanganan masalah kelautan. Dengan otonomi daerah masing-masing pemda akan memiliki otoritas terhadap penetapan batas wilayah laut. Selain itu, Undang-undang Otonomi Daerah juga menyebutkan bahwa pemberian izin eksplorasi lepas pantai serta penangkapan ikan dengan kapal berbobot besar, kini tak lagi diberikan pemerintah pusat, melainkan akan menjadi kewenangan daerah propinsi. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kapal-kapal asing penangkap ikan kian marak. Bahkan, bisa membuat semakin menjamurnya kegiatan penambangan lepas pantai yang pada akhirnya menguras potensi sumber daya laut tanpa sisa. Guna meminimalkan potensi konflik, sejak dini, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan telah mengingatkan para pejabat daerah agar konsep pembagian wilayah laut harus dipandang sebagai pengaturan administrasi belaka, bukan sebagai garis yang memisahkan suatu daerah dengan yang lain. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, struktur permodalan bagi nelayan yang senantiasa menjadi kendala, diharapkan terselesaikan setelah pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kredit. Dalam pelaksanakan prinsip Good Governance, negara merupakan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi admisnistratif penyelenggaraan pemerintahaan melekat pada negara pemerintah. Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya perikehidupaan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perwujudan Good Governance lebih tepat bila dimulai dengan membangun landasan penyelenggaraan negara yang baik berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir,Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut masyarakat dilibatkan secara luas untuk ikut berpartisipasi mulai dari tahap pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Prinsip partisipasi masyarakat dalam konteks Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut dapat kita lihat dalam pengaturan keterlibatan masyarakat sebagai syarat dalam penyusunan rencana pengelolaan tersebut. Pemerintah pusat dengan para pelaku usaha perikanan sebagai mitra kerja dapat bekerjasama dalam menegakkan regulasi penjualan ikan agar tertata. Pelaksanaan aturan-aturan pengelolaan perikanan pantai ternyata masih didominasi oleh peranan lembaga adat, pemimpin informal, masyarakat dan lembaga lokal. Faktor-faktor yang menopang dan mempengaruhi keberadaan sistem tradisonal ini adalah kepercayaan dan struktur masyarakat, bentuk peraturan, intensitas dan teknologi penangkapan ikan, struktur pemerintahan desa, dan harga komoditas. Sistem tradisional ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan ko-manajemen perikanan pesisir yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Salah satu produk unggulan ekspor yaitu udang diharapkan mengalami kenaikan dengan semakin banyaknya petambak yang membudidayakan udang karena adanya faktor kenaikan harga udang, yaitu untuk jenis vanname Februari ini mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yaitu mencapai Padahal, di waktu normal harga udang paling berkisaran - Mahalnya harga udang bila dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand menjadi Rp per kg dikarenakan mahalnya harga pakan sehingga biaya produksi pun meningkat. Hal itu disebabkan komponen biaya pakan yang mencapai 50 persen dari total biaya produksi. Komoditas unggulan lainnya yang dimiliki Indonesia adalah ikan tuna thynnos yang hidup di laut dalam khususnya di Perairan Indonesia bagian timur meliputi Laut Makasar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan Laut Papua. Potensi produksi tuna di Indonesia hampir mencapai 1,2 juta ton per tahunnya dan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2009. Koordinasi dari pemerintah dan kemudahan berinvestasi diharapkan dapat menumbuhkan minat wirausaha dalam bidang budidaya perikanan. Misalnya, kemudahan dalam hal pembiayaan, distribusi hasil produksi, keterjangkauan harga pakan, pengaturan harga ikan agar tidak jatuh. Selain itu pengembangan dibidang perikanan dapat meningkatkan penerimaan dan devisa negara, dengan didukung peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan. ekonomi pemanfaatanpotensikelautan laut potensikelautan Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Bisnis
Kerusakanalam; Jawaban terbaik adalah C. Kesejahteraan bangsa. Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan Pemanfaatan potensi sumber daya alam laut dapat memberikan kontribusi bagi Adalah C. Kesejahteraan bangsa.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa laut memiliki ruang yang tak terbatas untuk bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Pemanfaatan tersebut, bisa menggerakkan roda ekonomi yang akan saling terhubung antar sektor Dengan memberikan ruang untuk dimanfaatkan, maka laut bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tak terhingga dan bermanfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pemanfaatan ruang laut juga akan bisa membantu Negara untuk menambah pundi-pundi keuangan secara cepat. Hal itu, juga selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kas Negara yang berasal dari bidang pengelolaan ruang laut Namun demikian, dorongan kegiatan ekonomi tersebut tidak boleh melupakan prinsip keberlanjutan yang diyakini akan bisa menjaga lautan dari kerusakan dan menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya Pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah perairan Indonesia harus bisa berjalan sesuai dengan prinsip berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di laut. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, karena untuk menjaga ekosistem di laut tetap dalam kondisi baik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, walau ada kewajiban untuk bisa tetap menjaga prinsip keberlanjutan, namun pemanfaatan ruang laut akan tetap bisa dilakukan seperti sebelumnya yang di antaranya adalah untuk kegiatan perekonomian secara nasional. Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip berkelanjutan yang dilakukan pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melibatkan perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang fokus pada bidang kelautan, ekonomi, dan lingkungan. “Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta. baca Perikanan Berkelanjutan untuk Masa Depan Laut Dunia Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono kanan melihat budi daya lobster di perairan dekat Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah, NTB, Rabu 24/3/2021. Foto KKP Menurut Trenggono, kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ruang laut bentuknya tidak terbatas. Selain untuk penanaman kabel atau pipa bawah laut yang berfungsi sebagai sarana telekomunikasi, juga ada kegiatan pengeboran minyak, gas alam, hingga kegiatan pariwisata. Seluruh kegiatan tersebut, sudah berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak PNBP dan itu selaras dengan upaya yang sedang dilakukan KKP saat ini, yakni terus mendorong peningkatan PNBP hingga mencapai Rp12 triliun pada 2024 mendatang. “Untuk itu kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat Negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal,” tambah dia. Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut, harus dilakukan dengan selalu memegang prinsip keberlanjutan. Jika tidak, maka ancaman keberlangsungan seluruh makhluk hidup di laut akan menjadi nyata dan itu sama saja dengan memicu kerusakan dan kepunahan. Dengan menjaga prinsip keberlanjutan, maka akan terjaga juga ekosistem yang ada di laut, seperti padang lamun, terumbu karang, dan semua jenis biota laut yang sudah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip Keberlanjutan Menurut Trenggono, dengan menjaga laut melalui penerapan prinsip berkelanjutan dalam pemanfaaatan ruang laut, maka itu berarti akan ikut berperan menghasilkan oksigen, sumber pangan yang bergizi, dan juga mengurangi efek pemanasan global. “Ruang laut ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan,” tutur dia. baca juga Ini Buah Manis Penerapan Prinsip Berkelanjutan pada Perikanan Tuna Nelayan saat membongkar ikan tongkol di kapal. Disaat ikan tongkol banyak, harga yang awalnya Rp18 ribu/kg bisa turun hingga Rp13-14 ribu/kg. Foto Falahi Mubarok/ Mongabay Indonesia Sedangkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut PRL KKP Tb Haeru Rahayu menambahkan bahwa sejak penataan dilakukan lebih baik, angka PNBP untuk bidang PRL mengalami kenaikan pada 2021 menjadi Rp7,9 miliar. Sebelumnya, pada 2020 angka PNBP dari bidang yang sama jumlahnya hanya Rp3,7 miliar. Kenaikan angka tersebut bersumber dari penerimaan yang berasal dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, dan kerja sama pemanfaatan KSP untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Agar nilai PNBP terus meningkat, pelayanan kepada masyarakat untuk bidang PRL juga terus ditingkatkan setiap saat. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga akan semakin intensif dimanfaatkan, salah satunya untuk proses perizinan, sehingga pengajuan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Dari sisi regulasi, KKP saat ini tengah menyelesaikan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UUCK tenang pengelolaan ruang laut. Aturan turunan tersebut diharapkan bisa menyederhanakan penataan regulasi dan kegiatan ekonomi, khususnya di ruang laut. Pemanfaatan ruang laut dengan prinsip berkelanjutan memang sudah menjadi perhatian utama KKP sejak lama. Termasuk, untuk kegiatan penangkapan ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti Kakap dan Kerapu, juga Tuna di perairan Indonesia. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi, pengelolaan harus dilakukan dengan baik melalui prinsip keberlanjutan, terutama di perairan kepulauan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI Timur Indonesia. Adapun, WPPNRI yang dimaksud, di antaranya adalah 713 yang mencakup wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali, 714 yang mencakup perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, dan 715 perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. baca juga Beratnya Mewujudkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Panorama laut dari Dermaga Ketapang menuju ke Pulau Pahawang, Lampung. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Salah satu upaya untuk bisa menjaga sumber daya laut dengan berkelanjutan, adalah menjalin kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN. Melalui kerja sama, diharapkan peningkatan produksi perikanan tangkap bisa tercapai dengan tetap berkelanjutan. Menurut Yuliadi, dengan adanya kerja sama, tata kelola perikanan untuk Kakap dan Kerapu Laut diharapkan bisa meningkat dan tetap dalam koridor prinsip keberlanjutan. Kemudian, bisa meningkatkan ketersediaan data, sistem informasi, dan teknologi. “Itu untuk pengelolaan perikanan Tuna yang berkelanjutan di perairan kepulauan,” jelas dia di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini. Yuliadi menyebutkan, perlunya dilakukan pengelolaan dengan prinsip berkelanjutan, karena selama ini permintaan pasar terus meningkat terhadap Kakap, Kerapu Laut, dan juga Tuna. Akibatnya, itu mendorong penangkapan di alam berlebih dan bisa menyebabkan sumber daya menurun. Padahal, ketiga komoditas tersebut bernilai ekonomi penting, baik bagi Indonesia ataupun juga negara lain. Untuk itu, melalui kerja sama dengan YKAN diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan bisa menjadi lebih baik, melalui penerapan prinsip keberlanjutan. Sinergi Kehidupan Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan, perlindungan wilayah daratan dan perairan adalah bagian dari sistem penyangga kehidupan yang bisa mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif. Juga, bisa mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, dan membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang lestari. Oleh karena itu, upaya untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan harus senantiasa didukung penuh. Sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mencapai lebih dari 70 persen dari total wilayah dengan kekayaan hayati laut yang melimpah, maka sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting bagi Indonesia. “Kami berharap kerja sama ini menjadi salah satu upaya dan strategi untuk mengelolanya secara berkelanjutan,” terang dia. perlu dibaca Menghitung Indeks Kekayaan Laut Indonesia untuk Perikanan Keberlanjutan Kearifan lokal menjaga laut dijalankan penuh nelayan Aceh dengan tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Foto Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia Dalam sebuah kesempatan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pernah mengucapkan bahwa untuk bisa mewujudkan pengelolaan wilayah perairan laut dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu memerlukan sinergi antara semua pihak yang terkait dan berkepentingan. Bagi dia, Pemeritah Indonesia tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan pengelolaan tersebut dan memerlukan dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, sinergi, kerja sama, dan kolaborasi adalah sebuah keniscayaan yang harus bisa diwujudkan. Di mata dia, perikanan tangkap Indonesia berada dalam kondisi multi spesies, multi habitat, multi stakeholder, dan multi alat tangkap. Semua keragaman itu, harus bisa bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan laut yang bermanfaat dan berkelanjutan. “Begitu beragam kekuatan kita, begitu beragam pula tantangan sekaligus peluang yang ada, bekerja bersama dalam satu harmoni adalah prasyarat mutlak jika ingin sektor kelautan dan perikanan yang kita cintai ini melaju pesat,” pungkas dia. Artikel yang diterbitkan oleh alat tangkap ikan, biota laut, featured, kapal penangkap ikan, kesejahteraan nelayan, komitmen jokowi, perikanan berkelanjutan, Perikanan Kelautan, perikanan tangkap, satwa dilindungi, satwa laut
Sumberdaya alam yang terbaharukan dibengkulu memberikan kontribusi perekonomian yang besar. Adapun SDA terbaharukan tersebut melibuti pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Perikanan dan Kelautan. Di bidang kelautan dan perikanan, menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, Provinsi Bengkulu memiliki potensi sebesar 145.334
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTANEsti Dwi Sasmita, Marcel Fitricia Indah, Riza Fitriani Putri, Serli Novita SaraDapartemen Pendidikan Luar SekolahUniversitas Negeri PadangABSTRAKArtikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengembangan potensi sumber daya alam dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam, kita dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berharga ini. Melalui upaya bersama antara berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan Kunci Potensi Sumber Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan PENDAHULUANPengembangan potensi sumber daya alam memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam yang meliputi tanah, air, mineral, energi, dan keanekaragaman hayati adalah aset berharga yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampian generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan alam dan kesejahteraan satu aspek penting dalam pengembangan potensi sumber daya alam adalah pengelolaan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang tidak melebihi kapasitas regeneratifnya, menjaga kualitas lingkungan, dan mempertahankan ekosistem yang sehat. Dengan mengadopsi praktik pengelolaan yang berkelanjutan, potensi sumber daya alam dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Pengembangan potensi sumber daya alam juga dapat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Misalnya, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem itu, pengembangan potensi sumber daya alam juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Sebagai contoh, eksploitasi mineral yang bertanggung jawab dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk memastikan bahwa manfaat ini didistribusikan secara adil dan tidak merugikan masyarakat lokal atau merusak lingkungan. Dalam mengembangkan potensi sumber daya alam, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat lokal, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang kuat, dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus, mekanisme seperti sertifikasi lingkungan atau izin penggunaan sumber daya dapat digunakan untuk memastikan praktik pengelolaan yang keseluruhan, pengembangan potensi sumber daya alam dapat menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Dengan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, mengurangi dampak negatif, dan memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi saat ini METODEPenelitian ini menggunakan penelitian metode deskritif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian berupaya untuk memahami strategi pemberdayaan masyarakat. Teknik Pengumpulan data menggunalkan interview wawancara, observasi dan PEMBAHASANPengembangan potensi sumber daya alam merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam adalah aset yang tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dikelola dengan baik dan bijaksana agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi yang akan konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam hal ini, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta tidak membahayakan keberlangsungan hidup potensi sumber daya alam juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek konservasi dan pemanfaatan yang ramah lingkungan. Pengembangan yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam itu, pengembangan potensi sumber daya alam juga harus dilakukan dengan memperhatikan pemerataan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan distribusi manfaat yang seimbang antara daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dengan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program pembangunan yang dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang kurang hal ini, pemerintah harus memainkan peran yang penting dalam memastikan pengembangan potensi sumber daya alam berjalan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya alam sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan rangka mewujudkan pengembangan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kerjasama ini akan mendorong pengembangan potensi sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien serta berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini, pihak swasta perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan keseluruhan, pengembangan potensi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan akan membawa dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan potensi sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang bijak dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi yang tepat dan efisien dapat membantu memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, diperlukan juga penyusunan kebijakan yang baik dan efektif untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam potensi sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan merata, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai regulator dan penegak hukum harus ditingkatkan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip pembangunan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui pengembangan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan memelihara keberlanjutan PUSTAKALubbad, R. 2016. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sumber Daya Alam. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 172, R., & Hadiwidodo, K. 2019. Implementasi Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Lingkungan Perhotelan Di Bali. Jurnal Kebijakan Pariwisata Dan Hospitality, 51, W., & Dewi, T. K. 2018. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Di Kabupaten Grobogan. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 11, N., & Hadiwidodo, K. 2018. Implementasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Di Kawasan Pariwisata Pantai Selatan Jawa. Jurnal Kebijakan Pariwisata Dan Hospitality, 42, B. 2018. Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 32, B. 2017. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Singaperbangsa Karawang, 111, 1-12. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya W2bvw.
  • i9dijhc3jq.pages.dev/11
  • i9dijhc3jq.pages.dev/50
  • i9dijhc3jq.pages.dev/189
  • i9dijhc3jq.pages.dev/388
  • i9dijhc3jq.pages.dev/8
  • i9dijhc3jq.pages.dev/335
  • i9dijhc3jq.pages.dev/295
  • i9dijhc3jq.pages.dev/189
  • i9dijhc3jq.pages.dev/158
  • pemanfaatan potensi sumber daya alam laut dapat memberikan kontribusi bagi